• Riau Beternak Konflik

    Riau Beternak Konflik

    Persoalan asap yang sedang marayakan ulang tahun ke dua puluh dua tahun pada tahun 2019 ini, sudah merupakan derita panjang bagi kami dan kita orang Riau, yang selalu hiruk pikuk ketika asap tersebut datang. Bahkan ada sebagian masyarakat menilai bahwa musibah ini merupakan hibah bagi para pemain di pusat sana, agar dapat laba dalam proyek […]
Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru Riau
28284 Ph: +62.761.674.674 Fax.: +62.761.674.834
Email : info@uir.ac.id


5 Oktober 2019
John Woodward dari Australia Bahas Regulasi dan Implementasi Penyelesaian Sengketa di Fakultas Hukum UIR

Pekanbaru, UIR : Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menggelar seminar international, bertajuk ‘Regulation and Implementation of Alternative Dispute Resolution (A Legal Comparative between Australia and Indonesia). Seminar yang berlangsung di Auditorium Soeman Hs, Sabtu siang (5/10) ini menghadirkan tiga nara sumber utama.

Yakni Dr John Woodward, Lawyer Researching Dispute Rosolution, Associete Lecturer Newcastle Law School, Assoc. Prof Dr Abdul Thalib, SH, MCL dan Assist. Prof Dr Admiral, SH, MH. Keduanya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dimoderatori Evriliana Yothi, John Woodward benyak bercerita tentang pengalamannya sebagai lawyer dan mediator dalam menyelesaikan sengketa hukum di Australia.

Menurut John, dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan para pihak perlu melakukan pendekatan ADR (Alternative Dispute Resolution) daripada menempuh jalur hukum ke pengadilan. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, kata John, menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.

”Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi sering dilakukan di Australia dan terbukti ampuh menyelesaikan berbagai masalah bisnis. Faktor lain adalah karena budaya masyarakatnya tidak lagi menjadikan pengadilan sebagai pilihan pertama penyelesaian sengketa. Berperkara ke pengadilan juga butuh biaya yang tidak sedikit,” ungkap John Woodward.

Hal serupa juga ditegaskan Abdul Thalib. Thalib berpendapat, arbitrase merupakan jalan terbaik penyelesaian perselisihan. Apalagi sekarang banyak kasus menumpuk di Mahkamah Agung yang menunggu putusan kasasi. Hakim-hakim di Mahkamah agak kewalahan menangani kasus karena jumlahnya terus bertambah. Alasan lain, karena berperkara melalui pengadilan membutuhkan biaya besar, karenanya banyak pihak menginginkan perselisihan diselesaikan di luar pengadilan.

Di samping itu, kata Abdul Thalib, itu juga tuntutan para pebisnis. Sebab berperkara melalui pengadilan sejak di tingkat pertama hingga kasasi dapat menghabiskan waktu 6 sampai 8 tahun. ”Bagi pebisnis waktu selama itu selain mengurus energi, tenaga juga fikiran. Pihak asing pun menuntut Indonesia memiliki arbitrase yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Mereka lebih senang melibatkan arbitrase dalam berperkara daripada pengadilan,” ujar Abdul Thalib.

Senada dengan Thalib, Admiral menyatakan sebuah kontrak yang baik harus disertai dengan pengaturan sengketa di luar pengadilan. ”Kalau anda membuat kontrak maka jangan buat kontrak yang sifatnya mengancam. Misalnya menulis dengan kalimat, apabila timbul sengketa diantara para pihak maka akan ditempuh melalui jalur hukum dalam wilayah pengadilan negeri Pekanbaru’,’ ujar Admiral.

Kalinat seperti itu bernada mengancam, tandas Admiral. Ini tidak baik apalagi orang Indonesia itu suka baper. Anda harus gunakan klausula yang lebih responsif. Antara lain menyertakan, ‘apabila timbul sengketa yang diakibatkan terjadinya perbedaan pandangan dalam hal dilakukannya hubungan kontrak maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur konsultasi dan negosiasi dengan iktikad baik’.

Ini penting sebab, seperti kata Abdul Thalib, di tahun 2017 saja perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung bisa mencapai 2.500 kasus. Jadi, lanjut Dekan Fakultas Hukum ini gunakan selalu konsultasi dan negosiasi dalam menyelesaikan setiap problem yang timbul dalam berkontrak. ”Ini lebih terhormat daripada berperkara menggunakan jalur hukum di pengadilan,” imbuh Admiral.*

Laporan : HUMAS UIR

Kembali

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 2018/2019 dapat dilihat disini

panduan_pembayaran_baru

Silahkan Download Sertifikat BAN PT Prodi dan UIR disini

majalah-untuk-cetak-2_compressed

 

Profil Universitas Islam Riau dapat diunduh disini

UIRNews_E2

Untuk UIR News dapat di unduh disini

 

Kepada mahasiswa angkatan 2013/2018 Input KRS dan Pembayaran SPP Dasar semester Ganjil T.A 2019/2020 paling lambat tangal

19 AGUSTUS 2019

  1. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank :
    1. BPR Unisritama Kampus UIR (Fasilitas : Teller)
    2. Bank Syariah Mandiri (BSM) (Fasilitas : Teller, Internet Banking, Mobile Banking)
    3. Bank Mega Syariah (Fasillitas : Teller, ATM, Internet Banking)
    4. Bank Negara Indonesia (BNI) (Fasilitas : Teller, ATM, Internet Banking, Mobile Banking)
  2. Bagi mahasiswa yang tidak mengindahkan batas waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan semester ganjil pada T.A 2019/2020

Pekanbaru, 26 Juni 2019

Wakil Rektor Akademik,

 

 

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Download SK Penyesuaian Kewajiban Mahasiswa Baru 2019/2020

Disini

HASIL-SELEKSI-DOSEN-KONTRAK-2019
PENGUMUMAN-DOSEN-TETAP-V.1

 

Pengumuman penerimaan dosen tetap UIR dapat diunduh disini

 

UirNews Edisi 3

Untuk UIR News Edisi Ketiga dapat di unduh disini