• Ada Iklan di Gerbang Kampus Oleh Mardianto Manan

    Ada Iklan di Gerbang Kampus Oleh Mardianto Manan

    Ketika anda masuk ke Kampus Teduh Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru,  maka anda sempat sebentar melihat  ke kanan di seberang pintu gerbang masuk kampus ini, maka anda akan disuguhkan seonggok iklan tegak berdiri betul didepan sana dengan garang sekali gus menawan untuk mahasiswa dan mahanya siswi untuk ikut terjerembab bersama iklan terkutuk tersebut, yakni iklan […]
Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru Riau
28284 Ph: +62.761.674.674 Fax.: +62.761.674.834
Email : info@uir.ac.id


19 Desember 2018
Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 Oleh : Syafrinaldi

PEMBANGUNAN yang dilakukan oleh suatu bangsa harus memihak kepada kepentingan rakyat.  Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya dan sebagainya.

Masyarakat modern (modern society) hidup dalam era teknologi informasi (information technology) atau disebut juga dengan informative society yang saat ini populer disebut dengan „disruptive era“ atau era revolusi industri 4.0.  Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu  cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia.  Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini.

Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.  Dalam konteks itulah sangat tepat dikatakan, bahwa teori keuntungan (benefit theory) dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual (intellectual property rights) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (materil dan moril) bagi si pencipta atau inventor.

Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era disruption.  Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (borderless trade) di seluruh penjuru dunia.  Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya.

Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.  Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional.  Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangan dengan menggunakan elektronik (electronic commerce – e-commerce), sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap ekses-ekses negative dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping.

Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia.  Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran UU ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya.    Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia.

Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, pertama, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal locus delicti, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (legal facts), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula.  Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.  Kedua, UU ini juga tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia.  Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Keterkaitan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berbagai UU dalam hak milik intelektual sangat dekat.  Sebab, semua informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun merupakan obyek yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta.  Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan rejim paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu juga tunduk pada ketentuan perundangan masing-masing.

Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia.  UU yang baru ini menuntut aparatur hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.  Hal ini disebabkan, karena perbuatan-perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan, tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan.  Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya (cyber world).

Institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri.   Profesionalisme mereka sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan.  Sebab ditangan merekalah kepastian hukum (legal certainty) dapat diwujudkan bagi si pencari keadilan di muka bumi ini (justice for all).

Dalam UU ITE ditetapkan mengenai perluasan dari alat bukti yang sah yang selama ini dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia.  Semua informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, apabila menggunakan sistem elektronik.  Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarluaskan informasi elektronik.

Berbagai perbuatan hukum, baik itu perdata maupun pidana dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sistem teknologi informasi.  Hal ini dapat dibuktikan, betapa banyaknya masyarakat internasional yang melakukan aktivitas bisnis usahanya di alam maya dengan menggunakan internet.  Hal yang sama juga dengan mudah kita temukan di Indonesia.  Banyak pelaku ekonomi yang memperjualbelikan dagangannya baik barang maupun jasa melalui internet tanpa harus bertemu secara fisik antara si penjual dan si pembeli.   Pemberlakuan tiket dengan sistem electronic ticket (e-ticket) di bisnis penerbangan secara global merupakan contoh yang jelas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Demikian juga dengan penutupan kontrak oleh para pihak cukup dilakukan melalui dunia maya dengan membubuhkan tandatangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Pada akhirnya era disruption meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi ahli dan penegak hukum di Indonesia yang menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dan handal dengan penguasaan soft skill seperti komputer dan bahasa inggris.  Tantangan atau challenge bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, sehingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif.*

[]Penulis: Rektor Universitas Islam Riau

 

 

Kembali

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 2018/2019 dapat dilihat disini

panduan_pembayaran_baru

Silahkan Download Sertifikat BAN PT Prodi dan UIR disini