Pekanbaru, UIRNews: Universitas Islam Riau mengaku tidak akan ikut campur dalam bisnis to bisnis pengelolaan Blok Rokan, pasca dijalankan Pemerintah nantinya.
Diketahui, pada bulan Agustus 2021, masa kontrak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) mengelola Blok Rokan di Provinsi Riau akan berakhir. Sementara pengelolaan blok sumber minyak tersebut akan dikelola Pemerintah melalui PT Pertamina.
Pada masa transisi sekarang, sudah banyak gejolak untuk membincangkan pola pengelolaan Blok Rokan Kedepannya. Gejolak tersebut digembar-gemborkan oleh pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga masyarakat maupun organisasi masyarakat lainnya, supaya dikelola sendiri.
“Kita tidak akan ikut dalam persoalan ini. Karena kita lihat, persoalan yang bergejolak sekarang sudah termasuk bisnis to bisnis. Sementara kampus tidak boleh masuk ke ranah politik,” kata Rektor UIR Prof Syafrinaldi SH MH menjawab pertanyaan wartawan di acara Launching Visi dan Misi UIR 2041 di Gedung Rektorat Universitas Islam Riau, Selasa (9/2/2021).
Hal senada juga dikatakan oleh Dekan Fakultas Teknik UIR, Dr Eng Muslim ST MT. Ia menyebutkan, tatacara pengelolaan Blok Rokan tidak perlu dipermasalahkan lagi.
Karena aturannya sudah jelas, yakni Blok Rokan akan dikelola Pemerintah Pusat, pasca berakhirnya masa kontrak dengan PT CPI.
Kemudian, Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada BUMN yaitu PT Pertamina. Sementara Pertamina akan merangkul BUMD dan perusahaan swasta yang mampu untuk mengelola Blok Rokan secara bersama-sama.
“Jadi, aturannya sudah jelas. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi, untuk pengelolaan Blok Rokan,” kata Muslim.
Ketika ditanya, apakah UIR yang memiliki Prodi Teknik Perminyakan dilibatkan dalam pengelolaan Blok Rokan? muslim menjawab iya.
Muslim menjelaskan, sejak awal, UIR selaku universitas pemilik Prodi Perminyakan di Provinsi Riau sudah dilibatkan. Baik untuk konsultasi pengelolaan Blok Rokan maupun di bidang penelitian.
Meski demikian, UIR tidak pernah mengajukan diri atau ikut campur diluar konteks kampus. Karena UIR bekerja sesuai dengan bidang akademis.
“Sejak Dulu kita sering kok diajak Pemda untuk berkoordinasi terkait Blok Rokan. Namun, jika tidak diajak, kita juga tidak pernah meminta untuk dilibatkan membahas Blok Rokan,” aku Muslim.
Saran Muslim, Pemda tidak guna mempersoalkan pengelolaan Blok Rokan. Namun ketika sudah diperintahkan Pemerintah Pusat untuk mengelolanya, silahkan dikelola dengan baik.
Jika hasil minyak bumi bisa diambil 18 ribu barel saja per hari, sudah tentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tinggi. Pasalnya, bagi hasil untuk daerah yaitu sebesar 10 persen.
“Diharapkan Pemda fokus saja kepada pengelolaan Blok Rokan dengan baik. Dan ikuti saja aturan dari pusat. Sebab, bagaimana pun juga Pemda ingin menguasai Blok Rokan, tentu tidak akan mampu. Baik dibidang pengelolaan maupun dibidang teknologi,” saran Muslim.*
[]hmsuir/nadariaucom
