Potensi wisata bahari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, dinilai tidak cukup dikembangkan hanya dengan mengandalkan keindahan alam. Salah satu wilayah di Riau yang memiliki potensi sumber daya laut dan pesisir menjadi sektor pariwisata membuat Bengkalis cocok untuk menggarap wisata dengan fokus ekowisata bahari, yaitu pengembangan pariwisata yang memanfaatkan keindahan serta keanekaragaman hayati laut dengan tetap menekankan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Penelitian yang dilakukan oleh dua Dosen Universitas Islam Riau (UIR) yaitu Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si., dari Ilmu Pemerintahan dan Eko Handrian, S.Sos., M.Si., dari Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), merumuskan model pengembangan ekowisata bahari yang menempatkan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. Penelitian tersebut diterbitkan dalam Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries Volume 30 Nomor 2 Tahun 2026, berjudul The Model of Marine Ecotourism Development in Isolated Islands: A Case Study of Rupat Islands, Bengkalis, Indonesia.
Penelitian menunjukkan Pulau Rupat memiliki modal ekologis yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Sejumlah kawasan seperti Pesona Teluk Rhu, Pantai Lapin, Tanjung Jaya, Beting Aceh, dan Pantai Ketapang memiliki pantai berpasir, perairan relatif tenang, vegetasi pesisir, mangrove, serta biota laut yang dapat dikembangkan untuk kegiatan rekreasi, edukasi lingkungan, dan konservasi. Potensi tersebut juga tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat dari 39.617 orang pada 2022 menjadi 42.830 orang pada 2024.
Namun, penelitian menegaskan bahwa potensi alam tersebut belum sepenuhnya didukung tata kelola dan infrastruktur yang memadai. Akses menuju Rupat masih bergantung pada transportasi laut dan keterbatasan jumlah kapal dapat menyebabkan waktu tunggu hingga 3–6 jam. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga masih lemah, fasilitas pariwisata belum merata, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, dan kebijakan pengembangan wisata belum sepenuhnya terintegrasi dengan perlindungan pesisir serta mitigasi abrasi.
Menjawab persoalan tersebut, peneliti menawarkan model ekowisata bahari yang mengintegrasikan aspek ekologi, tata kelola dan pemangku kepentingan, infrastruktur, sosial-ekonomi, serta konservasi melalui mekanisme pengelolaan adaptif. Masyarakat ditempatkan sebagai pengelola utama, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta sebagai mitra investasi berkelanjutan, akademisi dan organisasi nonpemerintah sebagai pendukung kapasitas serta pengawasan ilmiah, sementara media dan wisatawan juga diposisikan sebagai aktor dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Penelitian ini menegaskan bahwa ekowisata bahari dapat menjadi instrumen pembangunan wilayah apabila dikelola melalui kolaborasi, tata kelola adaptif, dan pendekatan berbasis ekosistem. Bagi Pulau Rupat, pembangunan pariwisata tidak semestinya berhenti pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi harus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Model yang dirumuskan peneliti juga berpotensi diterapkan pada pulau-pulau kecil lain dengan karakteristik serupa, terutama wilayah yang memiliki akses terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut.
Penulis : Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si., (UIR), Prof. Dr. Sujianto, M.Si., Dr. Adianto, S.Sos., M.Si., Dr. Yasir, M.Si., (UNRI), Eko Handrian, S.Sos., M.Si.,(UIR)
Sumber Artikel : https://journals.ekb.eg/article_491325.html
Sumber Gambar : bappeda.bengkalis.go.id
