Awal tahun 2023 hingga kini masalah parkir masih menjadi polemik dikalangan masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh biaya parkir yang naik dari 1.000,- menjadi 2.000,-, juru parkir ilegal, keamanaan kurang, hingga kemana dana parkir di alokasikan.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau (UIR) Muhammad Sofwan, S.T.,M.T saat diwawancara melalui via telfon menyebut, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait parkir, karena tidak masalah terjadi kenaikan tarif parkir asalkan Standar Operasional Kerja (SOP) nya jelas.
Regulasi parkir di Kota Pekanbaru saat ini belum memenuhi ekspetasi masyarakat, pasalnya pelayanan yang diberikan oleh jasa parkir di Mall atau di jalanan belum memiliki keamanan, sehingga sering terjadi kecurian dan kerusakaan kendaraan yang di parkir.
“Masyarakat tentunya berekspektasi jika ia parkir maka akan mendapatkan pelayanan dan keamanan dari sepeda motor yang dititipkan namun saat ini malah sebaliknya”.
Kenaikan harga parkir merupakan suatu hal yang normal, pastinya pemerintah memiliki target yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari distribusi parkir.
Namun dengan naiknya harga parkir tentu kualitas dan pelayanan perlu ditingkatkan, contoh kecil secara administrasi melalui ticketing dan memandu pengendara mulai dari masuk hingga keluar.
Ini perlu menjadi pengawasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) tentang pendataan yang jelas pada petugas parkir, dapat diberi melalui pendidikan dan pelatihan bagi juru parkir sehingga tidak ada lagi petugas parkir yang ilegal.
Selanjutnya masyarakat diberi edukasi tentang hak dan kewajiban yang harus ia tunaikan saat parkir, untuk mengurangi polemik yang ada. (hms/smh)
Sumber gambar : Pekanbaru.go.id
