• Zaini Kunin: Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan Oleh Dr. M. Husnu Abadi , S.H., M.Hum

    Zaini Kunin: Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan Oleh Dr. M. Husnu Abadi , S.H., M.Hum

    SALAH satu warisan penjajah Belanda adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Hanya kalangan tertentu saja yang dapat menikmati dunia pendidikan di masa penjajahan Belanda. Surat-surat Kartini kepada temannya di Belanda yang kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang menggambarkan betapa tertinggalnya kaum wanita masa itu, tidak mempunyai […]


25 June 2020
Webinar Internationar UIR, Prof Yusri Munaf: Peran Desa telah Bergeser dari Objek Menjadi Subjek Pembanguna

Pekanbaru, UIRNews: Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau Prof Dr H Yusri Munaf, SH, MHum mendedah ‘Sistem Pemerintahan Terendah di Indonesia’ dalam Webinar International yang melibatkan tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Webinar berlangsung di Gedung PPs UIR Kamis pagi (25/06 2020).

Selain Yusri Munaf tampil pula Dr Rahyunir Rauf, MSi (Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Islam Riau), Assoc Prof Dr Halimah Binti Abdul Manaf (Universitas Utara Malaysia), Prof Datin Dr Faridah Jalil (Universitas Kebangsaan Malaysia) dan Dr Mariam Binti Abdul Rahman (Universitas Islam Sultan Sharif Ali/Brunei Darussalam). Sementara Dr Rendi Prayuda, SIP, MSi dipercaya menjadi moderator.

Yusri memaparkan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan.

”Tentu dengan memperhatikan keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing desa yang sekarang tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten melainkan berubah jadi pemerintahan masyarakat,” kata Yusri Munaf.

Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini, menurut Yusri Munaf, memberi mandat sekaligus kewenangan terbatas strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.

”Membumikan makna sebagai subjek pasca Undang Undang Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai ujicoba telah dilaksanakan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk menggerakkan desa supaya desa benar-benar menjadi subjek pembangunan,” ulas Direktur Pascasarjana UIR itu.

Berbagai praktek dan pembelajaran, tambah mantan Ketua KPU Kota Pekanbaru itu, telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya.

Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata melainkan juga masyarakat. Desa dalam kerangka Undang Undang Desa, dikatakan Yusri Munaf, adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self goverment).

Dalam Undang Undang Desa, desa memiliki empat domain kewenangan. Yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang dalam pandangan Yusri Munaf melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa merupakan entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat).

”Desa merupakan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat,” imbuh Yusri Munaf.*

[]hmsuir

Kembali

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 2018/2019 dapat dilihat disini

Silahkan unduh cara pembayaran SPP Dasar dan SKS disini.

Silahkan Download Sertifikat BAN PT Prodi dan UIR disini

Profil Universitas Islam Riau dapat diunduh disini

Untuk UIR News dapat di unduh disini

 

Download SK Penyesuaian Kewajiban Mahasiswa Baru 2021/2022 (Tidak ada perubahan dari tahun ajaran 2019/2020)

Disini

HASIL-SELEKSI-DOSEN-KONTRAK-2019
PENGUMUMAN-DOSEN-TETAP-V.1

 

Pengumuman penerimaan dosen tetap UIR dapat diunduh disini

 

UirNews Edisi 3

Untuk UIR News Edisi Ketiga dapat di unduh disini

 

Berikut berita acara dan data nama penerimaan dosen Universitas Islam Riau yang lulus Administrasi Tahun 2019.

BA-PENERIMAAN-DOSEN-FAI-DAN-PSIKOLOGI

File dapat diunduh disini

 

 

Berikut adalah pengumuman penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Riau

1. Beasiswa FKIP

BeasiswaFKIP

 

2. Beasiswa Prodi Teknik Peminyakan

BeasiswaT.Perminyakan

 

3. Beasiswa Prodi Kriminologi

BeasiswaKriminologi

 

4. Beasiswa Bhakti Negeri

BeasiswaBhaktiNegeri

 

5. Beasiswa Tahfiz

BeasiswaTahfiz

Berikut adalah Undangan Sosialisasi Beasiswa Pemerintah Provinsi Riau

1. Beasiswa FKIP

UndanganFKIP

 

2. Beasiswa Prodi Teknik Peminyakan

UndanganT.Perminyakan

 

3. Beasiswa Prodi Kriminologi

UndanganKriminologi

 

4. Beasiswa Bhakti Negeri

UndanganBhaktiNegeri

1. PENDAFTARAN CALON KETUA UMUM IKA UIR PERIODE 2020-2024

Berikut adalah persyaratan dan tata cara pendaftaran calon ketua umu IKA UIR periode 2020-2024

PERSYARATAN PENDAFTARAN KETUA UMUM IKA UIR 2020

Formulir pendaftaran dapat didownload disini

 

2. PENDAFTARAN SAYEMBARA LOGO IKA UIR

Berikut adalah persyaratan dan tata cara pendaftaran sayembara logo IKA UIR

SYARAT DAN KETENTUAN SYAMEBARA LOGO IKA UIR-REVISI

Formulir pendaftaran dapat di download disini

Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru T.A 2021/2022 dapat diunduh disini