Berbicara mengenai Pemilu 2024, sangat erat kaitannya dengan sistem demokrasi. Sebuah pemilu dapat dilaksanakan tentu atas dasar suatu negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang demokrasi dimana masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi nya.Salah satu bentuk aspirasi itu adalah dengan ikut berpartisipasi memilih secara langsung kepala negara, daerah maupun menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif.
Isu mengenai Pemilu 2024 juga turut santer dibahas di ranah akademisi, salah satunya pada hari Senin (15/05/2023) Pascasarjana Universitas Islam Riau bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor melaksanakan Kuliah umum yang mengangkat tema “Mencari Demokrasi Pancasila Menghadapi Pemilu 2024”.
Pembicara dalam Kuliah umum tersebut ialah Guru Besar Ilmu Hukum UNIDA Prof. Dr. Martin Roestamy, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. yang dipandu oleh moderator H. Muhammad Nur Hidayat, S.H., M.H. yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Pascasarjana.
Guru Besar UNIDA menjelaskan makna demokrasi bukanlah kekuasaan terletak pada puncak kepemimpinan tertinggi atau penguasa akan tetapi kekuasaan berada penuh ditangan rakyat.
“Dimana-mana dewasa ini demokrasi justru banyak mengecewakan banyak orang. Demokrasi belum mampu mewujudkan cita Indonesia merdeka. oligarki, politik dinasti, dwi fungsi TNI, demokrasi yang berbiaya tinggi serta lain sebagainya masih menjadi beban besar demokrasi Indonesia,” kata Prof Martin didepan seluruh mahasiswa Pascasarjana UIR.
Adapun fenomena-fenomena demokrasi reformasi yang saat ini ada di Indonesia menurut Prof Martin diantaranya suksesi pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung yang terpolarisasi, hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara (sila ke-4), menonjolnya kekuasaan, dinasti dan perebutan sura demi mempertahankan kekuasaan, dwi fungsi TNI, serta efek globalisasi.
“Sehingga dapat dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila menurut saya adalah demokrasi ke indonesiaan yang memiliki ciri khas kebersamaan, kekeluargaan, kemufakatan, yang berketuhanan dalam bingkai yang menghargai nilai kemanusiaan untuk kepentingan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya
Lebih lanjut, Martin pun juga mengungkapnya menjelang kontensasi Pemilu 2024 mendatang tidak lepas dari ancaman, tantangan, dan peluang yang harus Indonesia hadapi.
“Untuk mensiasati berbagai ancaman, tantangan dan peluang yang dihadapi kita dapat bersiapan maupun mensiasati hal tersebut dengan melibatkan social control terhadap komponen masyarakat, keterlibatan ranah perguruan tinggi dalam proses pendidikan politik, pemahaman arti pentungnya demokrasi pancasila,” ungkapnya.
Langkah-langkah lainnya ialah meningkatkan pemahaman rakyat agar tidak awam lagi dalam memilih calon presiden ataupun kepala daerah serta partai pengusung.(kh/hms)
