Kebocoran data pribadi adalah isu yang tengah ramai dibahas. Pasalnya, kasus ini sudah terjadi berulang kali. Berikut langkah preventif yang bisa dilakukan dan cara memeriksa kebocoran data pribadi. Kasus kebocoran data pada situs pemerintah maupun BUMN kian marak terjadi dalam kurun waktu terakhir, salah satunya yang dilakukan oleh hacker dengan identitas Bjorka.
Data yang telah didapatkan oleh para hacker dari beberapa situs milik pemerintah tersebut diambil lalu diperjual belikan dengan nilai nominal yang fantastis serta juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena merasa data pribadi mereka bisa terakses secara bebas dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan situs milik pemerintah. Data pribadi secara sederhana dapat diartikan sebagai data diri seseorang atau data yang bersifat privat. Adapun langkah dari pemerintah mengenai kasus kebocoran data pribadi tersebut dalam waktu
Menurut Yudhi Arta, S.T., M.Kom yang merupakan salah satu dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau mengatakan pemerintah harus mulai tegas mengatur kebijakan pengelolaan serta regulasi pangkalan data masyarakat Indonesia
”Sebaiknya untuk saat ini pemerintah sudah harus mulai membuat kebijakan baru soal pengelolaan dan regulasi keamanan pangkalan data yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Karena sejatinya hacker memang mencari celah dari system yang kita bangun, dan itu akan selalu ada. Dan jangan menganggap remeh masalah kecil terkait keamanan data jika sudah ada peringatan atau warning dari hacker seperti bjorka”. Ujarnya Yudhi Arta
Yudhi lalu menambahkan dalam mengupayakan tindakan ataupun langkah preventif yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk kedepannya ialah menganalisa terlebih dahulu terlebih dahulu letak kebocoran data dan celah dari keamanannya.
Setelah hal tersebut sudah dilaksanakan untuk itu baru bisa untuk dilaksanakannya perbaikan dan pembaruan bagi Sumber Daya Manusia yang lebih profesional dalam menggunakan teknologi yang terus mengalami kemajuan, security dan penjagaan infrastruktur sebagai tata kelola keamanan dari pemerintah untuk masa yang akan datang.
Bagi seorang individu yang menjadi user atau orang yang menggunakan situs atau aplikasi langkah pencegahan yang harus dilakukan, karena saat ini seluruh aspek kegiatan sudah mulai berbasis digital yang tentu mengharuskan kita untuk menggunakan berbagai aplikasi dan situs milik pemerintah tersebut. Oleh karena itu, adapun upaya yang dapat dilakukan seseorang dalam mengantisipasi kebocoran data dengan memberikan kebijakan privasi.
“Kalau untuk usernya sendiri, mulai saat ini jangan sembarangan memberikan data jika tidak jelas regulasi atau kebijakan privasi dari datanya tersebut. Dan jika bisa dilakukan mulai hari ini para user juga sudah melek atau menyadari perkembangan teknologi tersebut agar jangan sembarangan men-share data di ranah umum seperti data pribadi di media sosial dan lainnya”. Pungkasnya (dh/hms)
picture source : Adobe Stock Freepik
