Rencana pemekaran kabupaten yang ada di Provinsi Riau kembali dilakukan setelah isu tersebut muncul 20 tahun lalu. Berdasarkan hal itu tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menunjuk Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) sebagai narasumber untuk diminta pendapatnya terkait pemekaran kabupaten. Acara berlangsung di Aula Fakultas Hukum UIR, Selasa, (14/02/2023).
Wakil Dekan II Fakultas Hukum UIR Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H menyebut, dosen fakultas hukum yang dipilih sebagai narasumber yaitu M. Husmu Abadi, SH. M.Hum., PhD dan Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
“Semuanya berawal dari surat, dimana tim DPR RI menjadikan fakultas hukum UIR sebagai mitra. Untuk itu dipilih dua Dosen Hukum UIR sebagai narasumber, diminta keterangan dan pemahamannya tentang pemekaran kabupaten yang ada di Provinsi Riau” sebutnya Rabu, (15/02/2023).
Dikutip dari website cakaplah.com, terdapat tiga kabupaten yang dicanangkan akan membentuk otonomi sendiri yaitu Indragiri Utara dan Indragiri Selatan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dan Gunung Sahilan Darussalam pemekaran dari Kabupaten Kampar.
Pemekaran kabupaten diminta langsung oleh DPR RI, tidak melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ataupun Pemerintah Provinsi (Pemprov). M. Husnu Abadi, SH. M.Hum., Ph.D menilai bahwa tiga daerah tersebut layak bagus jika membentuk otonomi sendiri karena wilayah kabupatennya memiliki administrasi yang baik.
Selain itu wilayah Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir juga memiliki pertumbuhan penduduk dan perkembangan usaha yang bagus. Provinsi Riau dinilai sangat luas sehingga daerah terpencil kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab ataupun Pemprov.
Lebih lanjut Dosen hukum juga menjelaskan, saat ini tim Badan Kajian Perundang-Undangan DPR RI sedang melakukan pengumpulan data untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Indragiri Utara, Indragiri Selatan, dan Gunung Sahilan Darussalam. (hms/smh)
