Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan ke 15 Bali Democracy Forum (BDF) dengan mengangkat tema “Democracy in a Changing World : Leadership and Solidarity.” Pada kegiatan tersebut Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL menjadi salah satu observer dan narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan secara Hybrid di Nusa Dua Bali pada hari Kamis lalu (8/12/2022).
Dalam penyampaian materi yang diberikannya, Syafrinaldi menyampaikan bahwa Tata pemerintahan yang baik adalah suatu proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan lain – lain. Suatu negara atau daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya (alam, keuangan dan manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi, prediktabilitas, dan akuntabilitas publik. Adapun pendekatan Teori Demokrasi dibagi menjadi Modern, Tradisional dan Struktural.
- Modern
Kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung demokrasi liberal. Terutama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perlu diupayakan agar muncul kelas menengah yang cukup mandiri untuk mendukung demokratisasi politik.
- Tradisional
Proses politik dan perilaku elit/pemimpin politik (inisiatif yang mereka kemukakan dan pilihan yang mereka ambil). Mendorong berlangsungnya proses politik yang memungkinkan para pemimpin yang berkepentingan mengambil inisiatif untuk melakukan transformasi dan menentukan pilihan kebijakan secara konsisten serta mendukung demokrasi.
- Struktural
Perubahan struktur kekuasaan yang mendukung proses demokrasi dan mengubah relasi kekuasaan antara kelas, negara dan aktor transnasional untuk mendukung demokratisasi.
Lebih dalam ia juga menambahkan tata pemerintahan yang baik adalah suatu proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan lain – lain. Suatu negara/daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya (alam, keuangan dan manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi, prediktabilitas, dan akuntabilitas publik.
“Kita sedang menghadapi perkembangan geopolitik dan geostrategis di kawasan Asia Tenggara diperlukan grand strategy yang jelas, sinergis, dan komprehensif dalam kerangka diplomasi AS dan China. Dan dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN atau ASEAN led process di kawasan Asia Tenggara.” Ujarnya Syafrinaldi (dh/kh/hms).
