• Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 Oleh : Syafrinaldi

    Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 Oleh : Syafrinaldi

    PEMBANGUNAN yang dilakukan oleh suatu bangsa harus memihak kepada kepentingan rakyat.  Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya dan sebagainya.
Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru Riau
28284 Ph: +62.761.674.674 Fax.: +62.761.674.834
Email : info@uir.ac.id


9 Oktober 2019
Riau Beternak Konflik

Persoalan asap yang sedang marayakan ulang tahun ke dua puluh dua tahun pada tahun 2019 ini, sudah merupakan derita panjang bagi kami dan kita orang Riau, yang selalu hiruk pikuk ketika asap tersebut datang. Bahkan ada sebagian masyarakat menilai bahwa musibah ini merupakan hibah bagi para pemain di pusat sana, agar dapat laba dalam proyek pengadaan hujan buatan yang tak bisa kita nilai, dimana dan berapa kapasitas hujan yang sudah diusahakan turun dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca, yang konon kabarnya menelan uang sudah triliunan rupiah sejak sekian tahun yang lalu.

Bahkan kejadian terebut berulang setiap tahunnya tanpa ada penyelesaian yang konkrit, justru jadi ajang saling menyalahkan antara Bupati dengan Gubernur, dan Gubernur dan Pemerintah Pusat (Presiden), bahkan para Tokoh Masyarakat, bahkan banyak juga yang menokohkan diri menjadi Tokoh Masyarakat Riau, padahal kita tahu bahwa mereka diragukan ketokohan terhadap Riau ini, dan yang banyak kena umpatan adalah para Cukong Perusahaan, perusahaan besar yang telah meluluh lantakkan Hutan Riau sejak dulu kala, dengan legalitas yang terorganisir secara seksama, mulai dari pusat sebagai pembela utama sampai dengan para preman kampung yang membela bela para pengusaha ini dengan fanatiknya.

Akibat semua itu kita lupa, pada pokok persoalan yang terjadi, apa dan bagaimana keadaan masyarakat kita yang telah diluluh lantakkan oleh perusahan yang meluluh lantakkan hutan basah Riau dengan tameng HGU, dan konsesi konsesi lainnya, membabat hutan hutan basah di Riau tanpa melihat apakah itu terletak dikawasan lindung ataupun kawasan budidaya, semua dibabat demi mendapatkan keuntungan sebesar besarnya, untuk para cukong-cukong yang hanya duduk manis menikmati uang yang mengalirkan deras ke rekenignya.

Bahkan kadangkala lahan masyarakat pula sudah terplotkan menjadi hak milik perusahaan tersebut, sehingga bertangisanlah masyarakat menuntut keberadaan hak ulayatnya, rimbo larangan dalam adatnya masing masing, namun sang perusahaan tetap tak bergeming dengan modal hukum positif lengkap dengan surat menyuratnya. Bagimana dengan masyarakat setempat (adat) ? tentunya kalah jika dibawa ke hukum positif, karena dalam adat tanah ulayat merupakan warisan turun temurun yang merupakan kepemilikan komunal tanpa ada pengesahaan tertulis berupa sertifikat.

Maka disinilah awal kehancuran hutan-hutan tersebut yang dibabat oleh perusahaan untuk diambil kayu alamnya, yang kadang kala hanya untuk itu (ambil kayu) kemudian lahan tersebut dibuka beratus bahkan beribu hektar, lantas terbiarkan tanpa ada perawatan yang rutin, namun kalau dikuasai masyarakat mereka pun menggugat, dengan bekal uang, kuasa dan dekingan para oknum bajingan, yang selalu siap siaga dibelakangnya, namun masyarakat tetap menuntut akan haknya, yang masa lalu merupakan tempat mereka mencari nafkah, hutan merupakan sumber semua kehidupan bagi mereka,hutan adalah pasar bagi mereka, semua kebutuhan sehari hari, bulan bahkan tahun ada dihutan, maka adalah wajar mereka menuntut dan akan selalu menuntut untuk pengganti kawasan hutannya yang sudah hacur lebur dalam bubur kertas yang hanya mengayakan para konglomerat, sedangkan kongmelarat tetap saja bicara “”makan apa hari ini”, sementara konglomerat “makan siapa hari ini, tragis memang keadaanya.

Banyaknya terjadi tuntuntutan masyarakat terhadap kepemilikan lahan di Provinsi Riau sedari sepuluh tahun terakhir ini, bahkan sekarang sudah sampai pada posisi kondisi yang sangat memprihatinkan kita semua, dimana sudah mulai terjadi bentrokan fisik disana sini, bahkan sudah ada korban jiwa dari kedua belah pihak perusahaan dan masyarakat, tentunya suatu hal yang pasti adalah masyarakat selalu terkalahkan dan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan.

Lantas kira kira apa faktor penyebab sehingga masyarakat selalu terkorbankan dalam deru pembangunan penata laksanaan perkebunan di Provinsi Riau ini? Saya memandang ada beberapa faktor penyebab sebagai biang keladi menjamurnya tuntutan masayarakat, terhadap kedigdayaan para perusahaan.Pertama; sejarah kepemilikan lahan diperoleh dengan intervensi pusat tanpa melibatkan masyarakat adat, yang memandang bahwa hutan yang ada adalah milik masyarakat adat tempatan, masyarakat kehilangan hak otonominya, apalagi dengan alasan hutan, tanah dan air, adalah milik negara.

Sehingga semua itu dapat dikapling negara, untuk dibabat oleh para begundal yang haus akan nafsu kepemilikan hutan, yang jelas dan pasti banyak menghasilkan dollar dollar yang bejibun, dengan cara membabat hutannya, untuk dijual kayu alamnya, lantas dihijaukan dengan alasan penghijauan yang berfungsi untuk ditebang lagi satu atau lima tahun kedepan, bahkan banyak lahan yang ditelantarkan setelah dikuras habis plasma nutfah yang ada dalam hutan tersebut.

Kedua, maka dengan kejadian kepemilikan tersebut, maka masyarakat mulai kehilangan kendali kekuasaan akan alamnya sendiri, bahkan banyak yang selama ini bekerja dan bahkan belanja melalui siklus jejaring hutan, sekarang mulai kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, di sisi lain pekerjaan yang ada diperusahaan tersebut, hanyalah untuk menistakan kejayaan kampung masa lalu, mereka hanyalah bekerja sebagai buruh kayu, buruh sawit bahkan buruh angkut, kalaupun ada pekerjaan yang bergengsi sebagai mandor, itupun terisolasi oleh sebuah tes keahlian, dengan alasan klise, harus tammat sekolah ini dan itu dan dibuktikan dengan sertikat atau ijazah.

Alhasil warga hanyalah menjadi penonton setia dan diabadikan dalam seputaran pinggiran perusahaan, sementara disisi lain kebutuhan hidup semakin mengeruyak untuk bertahan hidup, harga bahan pokok memlambung tinggi, persoalan hidup semakin melilit pinggang. Namun diseberang sana, perusahan para pemilik modal menjadi pengusaha terkaya dunia, para pemilik lahan di bumi Riau ini selalu mendapat sepuluh besar terkaya di Asia Tenggara bahkan dunia dari tahun ketahun. Kondisi keberadaan masyarakat yang sulit ini, dihiasi oleh pengelontoran tandan buah sawit yang bertonase tinggi perjamnya, jalan jalan masyarakat selalu dilalui tanpa memberi berkah terhadap keberadaan sosial ekonominya dikampung halamannya sendiri.

Maka disinilah awal konflik tersebut bergumul mengelindingkan sebuah aroma kemarahan, yang berujung kerinduan akan kepemilikan hutan masa lalu yang mereka agung agungkan dengan istilah hutan ulayat atau rimbo larangan, maka dalam kerinduan itu maka masayarakat melawan perusahaan. Lantasa apakah yang terjadi selanjutnya ?masyarakat memberontak, nah disinilah mulai permainan hukum rimba berlaku, karena kasusnya juga di rimba, maka paslah jadinya, maka pada terkurunglah sang pemberontak kampung, siapa yang dikurung ? tentulah masyarakat, kenapa masyarakat ? karena perusahaan mempunyai duit dengan status orang terkaya sedunia, sehingga gampang mengatur siapa mengurung siapa, alias masukan bepak bin panjaro alias hotel prodeo gratis dan tragis, hahaha maaf…

Sehingga awal bentrokanpun dimulai, bagaikan padang ilalang yang tandus yang sudah berlama lama tidak mencium aroma siraman air, maka hanya sedikit saja dipantikkan mesiu, maka terjadilah kebakaran hebat yang berujung pada peperangan melawan perusahaan. Semua itu juga diperparah oleh buncalan arogansi pengusaha dalam mengelolah perputaran roda perusahaan, yang menelorkan bertambah tingginya kadar kemuakan masyarakat terhadap perusahaan, inilah dua alasan pemula kenapa masyarakat melawan perusahaan, serta memerangi perusahaan yang berujung masyarakat selalu menjadi korban, karena kemiskinannya, lantas perusahaan cendrung untuk dimenangkan karena mereka dengan kekayaannya, dengan jalur jalur yang telah ia kuasai sedari awal pengeluaran perizinan masa lalu, termasuklah didalam itu para oknum aparat kita di pusat Jakarta sana, bahkan oknum aparat di daerahpun yang kadangkala masih ada yang berpihak pada yang bayar. Maka rasanya wajarlah di Provinsi Riau setakat ini sedang ramai ramainya “beternak konflik” dan hanya tinggal menunggu waktu untuk panen kesekian kalinya.

Bagaimana caranya kedepan yang akan kita lakukan? Sesuai denagn penyeba masalah diatas maka kedepan semua tetek bengek perizinan harus diperketat dengan tetap melibatkan masyarakat ada dan kampung dimana lokasi lahan itu berada, dan libatkan semua stakeholders dari bawah, sehingga tak ada algi komentar dari para bupati dan walikota, ketika perizinan dan pengelolaan kami tak dilibatkan tetapi ketika ada masalah kami terutam asap yang baru baru ini heboh, kami disalah salahkan katanya. Kedua jadikan masyarakat sebagai “pemain” dalam manajemen pengelolaan lahan yang beraktifitas dikampungnya sendiri, dimana mereka mampu terlibat, kalaupun tersandung ijazah maka tak bisa melakukan “ijab sah” dengan perusahaan, buat program mendidik dan latihan ataupun sekolahkan mereka sebagai kader kader dari kampung itu sendiri untuk terlibat nantinya mengelolah kebun tersebut, biayai mereka dengan ikatan dinas, selesai kuliah wajib kerja di perusahaan tersebut, sehingga ada mitra saling berbagi sesama.

Saya yakin para pembaca mempunyai cara lain lagi untuk memecahkan persoalan ini, tentunya dengan menemukan penyebab penyebab lainnya lagi, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan lainnya, berhubung saya hanya membahas dua masalah sebagai penyebab konflik diatas, maka saya menawarkan hanya dua solusi pula untuk pemecah masalahnya, kedepan ayo kita diskusikan di lembaga kampus kita yang terhormat ini, Universitas Islam Riau yang dua bulan lagi akan tercapai Visi UIR 2020 menjadi Unggul di Asia Tenggara, semoga amien!!!…

Penulis: Dosen Prodi PWK Fakultas Teknik, Mardianto Manan
Universitas Islam Riau

Kembali

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru 2018/2019 dapat dilihat disini

panduan_pembayaran_baru

Silahkan Download Sertifikat BAN PT Prodi dan UIR disini

majalah-untuk-cetak-2_compressed

 

Profil Universitas Islam Riau dapat diunduh disini

UIRNews_E2

Untuk UIR News dapat di unduh disini

 

Kepada mahasiswa angkatan 2013/2018 Input KRS dan Pembayaran SPP Dasar semester Ganjil T.A 2019/2020 paling lambat tangal

19 AGUSTUS 2019

  1. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank :
    1. BPR Unisritama Kampus UIR (Fasilitas : Teller)
    2. Bank Syariah Mandiri (BSM) (Fasilitas : Teller, Internet Banking, Mobile Banking)
    3. Bank Mega Syariah (Fasillitas : Teller, ATM, Internet Banking)
    4. Bank Negara Indonesia (BNI) (Fasilitas : Teller, ATM, Internet Banking, Mobile Banking)
  2. Bagi mahasiswa yang tidak mengindahkan batas waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan semester ganjil pada T.A 2019/2020

Pekanbaru, 26 Juni 2019

Wakil Rektor Akademik,

 

 

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Download SK Penyesuaian Kewajiban Mahasiswa Baru 2019/2020

Disini

HASIL-SELEKSI-DOSEN-KONTRAK-2019
PENGUMUMAN-DOSEN-TETAP-V.1

 

Pengumuman penerimaan dosen tetap UIR dapat diunduh disini

 

UirNews Edisi 3

Untuk UIR News Edisi Ketiga dapat di unduh disini

 

Berikut berita acara dan data nama penerimaan dosen Universitas Islam Riau yang lulus Administrasi Tahun 2019.

BA-PENERIMAAN-DOSEN-FAI-DAN-PSIKOLOGI

File dapat diunduh disini